Hadir dalam Forum Diskusi Terpadu KPU, Bawaslu Sorong Selatan Kawal Prosedur dan Evaluasi Penataan Daerah Pemilihan

Sorong Selatan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sorong Selatan menghadiri undangan Forum Diskusi Terpadu (FDT) terkait Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan di Aula Kantor KPU Sorong Selatan, Teminabuan, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, Yonece Kambu, tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman, kesamaan pandangan, serta masukan yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan terkait penataan Dapil.

Kehadiran Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam forum strategis ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap tahapan penataan daerah pemilihan berjalan sesuai dengan regulasi dan asas-asas penyelenggaraan pemilu.

Dalam forum diskusi tersebut, Bawaslu Sorong Selatan bersama dengan unsur pemerintah daerah (Disdukcapil, Kesbangpol, Bagian Tata Pemerintahan), perwakilan 18 partai politik peserta pemilu, serta tokoh adat (LMA Knasaimos, Imian, Gemna, Tehit, Nasawat, Wamoka) dan perwakilan pemuda mendiskusikan dinamika serta prinsip-prinsip penataan Dapil.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menegaskan pentingnya keterbukaan dan kepatuhan terhadap 7 prinsip penataan dapil—seperti kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integral wilayah, berada dalam kelompok wilayah yang sama, cohesiveness (kohesivitas), dan kesinambungan.

"Penataan daerah pemilihan merupakan isu mendasar yang berdampak langsung pada keterwakilan politik masyarakat. Kehadiran Bawaslu dalam FDT ini adalah untuk memastikan Pemahaman dan Menghimpun Masukan serta memperhatikan aspirasi masyarakat adat dan kondisi geografis di Kabupaten Sorong Selatan," tegas jajaran Bawaslu Sorsel.

Bawaslu Sorong Selatan mengapresiasi langkah KPU yang melibatkan unsur penyelenggara, peserta pemilu, hingga lembaga adat dalam diskusi perumusan Dapil demi menjaga kualitas demokrasi di Sorong Selatan tetap kondusif dan akuntabel. (Humas Bawaslu Sorong Selatan)