Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Sorong Selatan Gali Aspirasi dan Perkuat Sinergi Bersama IKASWARA

TEMINABUAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sorong Selatan terus bergerak aktif memperkuat fondasi demokrasi melalui langkah kolaboratif di luar tahapan pemilu. Pada Selasa, 28 April 2026, Bawaslu menggelar diskusi bertajuk "Konsolidasi Demokrasi: Sinergi Dalam Pengawasan Partisipatif" bersama Ikatan Kerukunan Sunda Jawa Madura (IKASWARA) bertempat di Sekretariat IKASWARA, Kabupaten Sorong Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo IKASWARA ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, Akmal Muntasir, didampingi tiga staf sekretariat, serta dihadiri oleh 14 peserta perwakilan dari IKASWARA

Dalam diskusi tersebut, Bawaslu melihat sejumlah catatan krusial sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemilu mendatang. Beberapa poin utama yang ditekankan meliputi :

• 1	Akurasi Data Pemilih: Perlunya pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang lebih ketat dan berkelanjutan untuk mencegah data ganda atau pemilih fiktif.
  2	Integritas Penyelenggara: Tuntutan transparansi dan profesionalisme dalam rekrutmen petugas tingkat bawah seperti PPD dan KPPS.
  3	Digitalisasi Pengawasan: Mendorong penguatan sistem data digital yang terintegrasi mulai dari tingkat TPS hingga pleno di tingkat PPD guna meminimalisir manipulasi data secara dini.
  4	Keamanan Logistik: Rekomendasi penempatan gudang logistik pasca-pemilu di lokasi yang netral di bawah pengawasan penuh Bawaslu

   

  Selain aspek teknis, diskusi ini menyoroti pentingnya kolaborasi berbasis komunitas. IKASWARA mendorong Bawaslu untuk melakukan edukasi Pengawasan Partisipatif melalui pendekatan kultural. Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan relawan pengawasan berbasis komunitas yang mampu mencegah konflik sosial serta memperkuat nilai persatuan di tengah masyarakat.

• 

  Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, Akmal Muntasir, menyatakan bahwa kritik terkait rekrutmen dan aturan teknis akan menjadi bahan koreksi internal yang signifikan. "Pada prinsipnya Pengawasan Partisipatif oleh masyarakat menjadi penting di setiap tahapan dan kami terus berkomitmen melakukan evaluasi-evaluasi menjadi Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk dibahas lebih lanjut bersama Bawaslu RI demi perbaikan kualitas demokrasi, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan," tegas Akmal

  Langkah ini sejalan dengan Visi Bawaslu dalam Rencana Strategis 2025-2029 untuk memperkokoh demokrasi substansial melalui pengawasan yang berintegritas dan partisipatif. Melalui komunikasi antarlembaga yang intensif, Bawaslu berkomitmen untuk menciptakan iklim pengawasan yang sehat dan inklusif menyongsong Pemilu 2029 mendatang.